BUKU

Humanisme dan Sesudahnya:
Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia
F. Budi Hardiman
(Jakarta: KPG, 2013, 104 p.)

Mengapa Humanisme, suatu paham yang menitikberatkan pada manusia, kemampuan kodratinya, dan nilai-nilai kehidupan duniawi perlu dibicarakan kembali? Sejak abad ke-14 gerakan humanis modern tumbuh memberikan penafsiran rasional yang mempersoalkan monopoli agama dan negara terhadap tafsir kebenaran. Humanisme sekular memberi kita keyakinan bahwa kehidupan “dunia-atas-sana” tak lebih penting daripada kehidupan “dunia-bawah-sini”. Namun, humanisme tak luput dari kritik. Ketika humanisme menuntun pada suatu kemanusiaan tanpa Tuhan, yaitu keadaan ketika manusia bermain sebagai Tuhan, Hiroshima, Gulag, Killing Fields, Sebrenica, dan puluhan tempat pembunuhan massal lain pada abad ke-20 menjadi tak terhindarkan. Di negeri kita, tragedi kemanusiaan juga tak sepi. Lalu, apakah itu berarti humanisme sudah usang? Ketika kini kebangkitan agama-agama sedang berlangsung mulus tak banyak hambatan dan nilai-nilai universal makin relatif, hikmat apakah yang masih dapat kita pelajari dari humanisme? Bagaimanakah sosok dan peran humanisme dalam masyarakat yang menjadi majemuk juga karena agama-agama seperti masyarakat indonesia? Buku kecil ini mengurai dengan jernih pengertian humanisme, perkembangannya, dan berbagai kritik terhadap humanisme. Tidak berhenti di situ, penulis juga menawarkan tafsir baru atas paham tersebut, yang disebutnya sebagai “Humanisme Lentur”.


Dalam Moncong Oligarki:
Skandal Demokrasi di Indonesia
F. Budi Hardiman
(Yogyakarta: Kanisius, 2013, 112 p.)

Demokrasi kita yang dikendalikan oligarki itu berskandal. Mengapa? Pertama, alih-alih mengokohkan solidaritas, demokrasi kita membiarkan ekspansi pasar yang justru merusak solidaritas. Kedua, alih-alih melindungi pluralitas, demokrasi kita malah membiarkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralitas. Ketiga, alih-alih menyediakan kesetaraan kondisi-kondisi, demokrasi kita justru menghasilkan kondisi-kondisi ketidaksetaraan. Penulis berpendirian bahwa skandal-skandal demokrasi kita tidak dapat diatasi dengan menghentikan demokratisasi, melainkan dengan memperdalamnya dengan “demokrasi deliberatif” untuk menghasilkan hukum-hukum legitim yang memperluas kesetaraan dan akhirnya juga dapat membatasi pertumbuhan oligarki.


Hak-Hak Asasi Manusia:
Polemik dengan Agama dan Kebudayaan
F. Budi Hardiman
(Yogyakarta: Kanisius, 2011, 156 p.)

Atas nama hak-hak asasi manusia, negara-negara Barat sering menekan negara-negara Asia dan bahkan menyerang negara-negara Islam, juga dengan alasan perang melawan terorisme. Seberapa universalkah hak-hak asasi manusia yang telah dideklarasikan pada 10 Desember 1948 oleh PBB itu? Bukankah hak-hak asasi manusia berasal dari konteks individualisme masyarakat liberal Barat, dan hal itu tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan lain? Bagaimana respons dunia Islam dan para elit politis di Asia terhadapnya? Buku ini mengulas lima tema polemik termasyhur yang mempersoalkan kesahihan universal hak-hak itu, yaitu polemik antara hak-hak asasi universal dan republikanisme, antara hak-hak asasi versi Barat dan versi Islam, antara hak-hak individual dalam liberalisme dan hak-hak kolektif dalam multikulturalisme, antara hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Asia dan antara hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Penulis menyingkap kepentingan-kepentingan politis di balik retorika keunggulan agama dan kebudayaan sendiri dan mengkritik instrumentalisasi hak-hak asasi manusia dalam politik internasional. Ia membela pendirian bahwa hak-hak asasi manusia dimaklumkan untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman negatif dalam modernitas, yakni akibat kesewenangan kekuasaan, ekspansi pasar kapitalis, tekanan kelompok ataupun dominasi teknologi. Tuntutan itu tidak boleh direlatifkan, meski dengan dalih-dalih kekhasan agama ataupun kebudayaan sekalipun. Sebuah buku yang wajib dibaca oleh dosen, peneliti, mahasiswa, aktivis, politikus atau pembaca umum yang meminati filsafat politik, etika politik, ilmu hukum, hak-hak asasi manusia, hubungan internasional, dan studi interkultural.


Ruang Publik:
Melacak “Partisipasi Demokratis”
dari Polis sampai Cyberspace
F. Budi Hardiman (editor)
(Yogyakarta: Kanisius, 2010, 414 p.)

Buku ini pertama-tama mengajak Anda untuk melacak pemikiran tentang ‘kepublikan’ (publicity) dan ‘masyarakat warga’ (civil society) yang membentang mulai dari Plato di zaman Yunani kuno, melalui Abad Pertengahan sampai pada gagasan para filsuf modern, seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Kant dan Hegel. Konsep ‘ruang publik’ lalu dibahas dalam kaitannya dengan kapitalisme, pluralisme, feminisme, dan kebudayaan yang menjadi keprihatinan para filsuf kontemporer, seperti Gramsci, Hannah Arendt, Habermas dan Rorty.

Mendalami pemikiran-pemikiran mereka, kita akan ditatapkan pada sebuah kegelisahan: Jika dewasa ini ‘ruang publik’ sungguh telah didistorsi oleh kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi pemerintah, bagaimana kita masih dapat mengharapkan peran demokratis masyarakat warga dalam medium yang sudah rancu itu? Buku ini diakhiri dengan upaya-upaya untuk menjawab kegelisahan tersebut.

Buku ini akan memperluas perspektif Anda untuk memahami kemungkinan dan tantangan demokrasi partisipatoris dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita.